KEGIATAN KEPALA DESA MAJASARI PADA ACARA REMPUG DESA DALAM PENANGANAN STUNTING

Keterangan Photo : Kepala Desa Majasari sedang mengikuti acara pembukaan Rempug desa dalam mengatasi masalah kesehatan stunting.

MAJASARI SIDEKA –Pemerintah akan menggelar “Summit Stunting” sebagai upaya menguatkan kembali komitmen bersama dalam mengatasi masalah terkait kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan akan berdampak pada perkembangan otaknya.

“Kegiatan telah dilakukan pada 26-28 Maret yang diikuti oleh para gubernur, bupati dan wali kota. Rencananya juga akan dibuka oleh Presiden Joko widodo,” kata pelaksana teknis kegiatan dari Forum Lintas Iman dan Agama untuk Cegah Stunting, Hudallah di Jakarta, Jumat (23/03/2018).

Kegiatan yang akan digelar di Jakarta tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 37 persen atau sekitar sembilan juta balita mengalami stunting berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. Adapun data termutakhir prevalensi stunting masih menunggu hasil Riskesdas 2018.

Turut menghadiri Kepala Desa Majasari Tati Hermawati mengatakan, stunting menjadi masalah bersama yang harus ditangani segera karena akan berdampak pada multisektor. Desa Majasari menjadi salah  satu Desa perwakilan Kabupaten Subang sebagai desa pecontohan dalam pengentasan kesehatan  di bidang Stunting.

Keterangan : Kepala Desa Majasari sedang mengikuti Rempug Desa dalam penanganan stunting.

Menurut Tati Hermawati, yang mengikuti acara tersebut Stunting Pada tingkat individu, stunting berdampak pada terhambatnya perkembangan otak dan fisik, rentan terhadap penyakit, ketika dewasa mudah menderita kegemukan sehingga rentan terhadap penyakit termasuk penyakit tidak menular serta sukit berprestasi sehingga daya saing individu rendah.

Di tingkat masyarakat dan negara, stunting menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan dan kesakitan sehingga beban negara meningkat, ketimpangan sosial dan menurunnya daya saing dengan negara lain.

Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030, dimana bisa menjadi keuntungan atau bahkan sebaliknya menjadi bom waktu jika balita saat ini yang akan tumbuh sebagai generasi penerus mengalami stunting.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, mulai tahun 2018 sebanyak 13 kementerian/lembaga akan  bersinergi mengeroyok 100 kabupaten untuk mengatasi persoalan stunting. Dari setiap 100 kabupaten/kota tersebut diharapkan ada 10 desa/kelurahan dalam program tersebut sehingga total ada 1.000 desa.

Program setiap kementerian/lembaga diarahkan untuk fokus pada peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa terutama dalam mendukung program dana desa.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi terkait percepatan penurunan prevalensi stunting di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (01/11/2017).

“Bagaimana agar 13 kementerian/lembaga ini mengeroyok agar stunting berkurang. Desa mendapat manfaat dengan dana desa, ekonomi bisa berjalan dengan baik. Intinya kesejahteraan bisa meningkat,” ujarnya.

Dalam intervensi spesifik lanjutnya, dilakukan oleh Kementerian Kesehatan seperti halnya ibu hamil, ibu menyusui, pemberian asi dan sebagainya. Kemudian untuk gizi sensitif dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan berkaitan dengan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, begitu juga dengan kementerian lain sesuai dengan tupoksinya.

“Bahkan Bappenas juga terlibat. Karena bagaimana ini bisa jadi perencanaan gotong royong, harus masuk RKP (Rencana Kerja Pemerintah) sehingga semua program bisa terintegerasi menjadi satu kesatuan,” ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, dana desa telah memberikan kontribusi mengatasi permasalahan stunting dengan dibangunnya ribuan PAUD, Poliklinik Desa, dan beberapa infrastruktur lainnya. Ia berharap, sinergi antar berbagai kementerian/lembaga yang fokus pada stunting, dapat membantu penambahan infrastruktur yang dibutuhkan.(endang/sideka).

(Dikutip dari JPP.go.id)”

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan