DANA DESA (DD) TAHAP II TAHUN 2018 DI DESA MAJASARI SUDAH DIREALISASIKAN

MAJASARI SIDEKA – Untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Pedesaan Khususnya di Wilayah Desa Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang diperlukan sarana, infrastruktur pendukung diantaranya pembangunan sarana jalan sebagai media transportasi masyarakat yang cukup memadai.
Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari rasa solidaritas, tenggang rasa dan kebersamaan baik dalam segi kemasyarakatan maupun dalam hal apapun termasuk kelancaran roda perekonomian pedesaan, oleh karena itu perlu ditingkatkan dari segi pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penataan lingkungan akan terwujud apabila dukungan dari semua pihak baik pemerintah desa maupun dukungan dari warga desa.

Pemerintahan Desa Majasari mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) 2018 tahap kedua untuk Hotmix Jalan Gang Akung Tarpin, Jalan Gang Sekolah, Jalan Gang Indah Giri serta Jalan Gang Masjid yang berlokasi di dusun I dan II, yaitu Wilayah Desa Majasari (12/6)

Kepala Desa (Kades red) Tati Hermawati, mengatakan, pihaknya saat ini tengah fokus membangun infrastruktur desa. dana desa tahap pertama diperuntukkan untuk membangun jalan hotmix sebagai upaya menunjang aktivitas masyarakat dan penghubung jalan lingkungan.
Pihaknya meminta kepada masyarakat berperan pro-aktif mendukung pelaksanaan pekerjaan itu. sebab menurutnya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatnya pemberdayaan masyarakat.

Desa saat ini punya anggaran lumayan besar, tetapi bukan berarti semua berpangku tangan, peran aktif masyarakat terus mutlak diperlukan, pemuda juga harus tampil mempersiapkan diri untuk menjadi penerus kepemimpinan dan pelaku pembangunan di masa mendatang. tuturnya.
Sementara itu Jahir Ispahan Ketua LPMD, mengatakan, akses jalan Lingkungan di wilayah dusun II tersebut begitu penting, guna mendukung perekonomian desa dan Penataan Lingkungan.

Konsep desa membangun dengan keterlibatan masyarakat, desa sebagai subjek pembangunan bukan sebagai objek, dimana perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pemerintah desa lah yang mengaturnya.
“Artinya desa kini sudah punya otoritas sendiri, membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat,” tuturnya. (Endang/Red).

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan